Ada kesalahan di dalam gadget ini

Senin, 28 Mei 2012

Kriteria Untuk Menilai Kebijakan Pemerintah

0


Dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah melaksanakan pembangunan diberbagai bidang kehidupan. Pembangunan itu menggunakan faktor-faktor produksi seperti modal, SDA, SDM, dan lain sebagainya. Dalam penggunaan faktor produksi tersebut perlu dilaksanakan pengawasan agar upaya pemerintah tetap berada di koridor yang tepat.
Ada pilihan lain bagi pemerintah yaitu memberikan keleluasaan pada sektor swasta yang lebih professional dan bersaing secara bebas, namun dikhawatirkan sektor swasta itu melakukan monopoli dan mementingkan golongan sendiri sehingga makin menyengsarakan masyarakat kecil. Untuk perlu dibuat kebijakan pemerintah yang terarah dengan baik dalam memanfaatkan faktor produksi untuk kesejahteraan rakyat.
Untuk mengukur seberapa baik atau seberapa buruk kebijakan yang dibuat pemerintah, Edgar dan Jacuelene Bowning (1979) menggunakan 4 (empat) tolak ukur; Pertama, apakah kebijakan pemerintah itu memperlakukan semua warga Negara secara sama dan tidak pilih kasih (Keadilan). Hal ini, kalau boleh saya tambahkan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang bugis terdahulu, “ Aja’ mutonangi lopi wati’ siwali.” (Dari kumpulan Andi Palloge Petta Naba) artinya jangan menumpang pada perahu yang berat sebelah, jika tidak ingin tenggelam. Begitu pula dengan Negara kita, jika tidak ingin makin terjerembab lebih jauh, jangan berat sebelah hanya pada kepentingan kelompok tertentu.
Tolok ukur kedua adalah efisiensi, pelaksanaan kebijakan pemerintah diharapkan menghindari pemborosan, menciptakan penghematan yang akan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Berikutnya yang ketiga, Paternalistic, layaknya sorang ayah, kebijakan Negara harus mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat, baik barang maupun jasa, terutama kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Terakhir atau yang keempat adalah kebebasan perorangan. Pemerintah harus menjamin kebebasan individu untuk menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan.
Seperti halnya setiap keputusan yang diambil dimana saja, adalah tidak mungkin suatu keputusan itu diterima dengan baik oleh semua orang yang terkait dan berkepentingan. Setiap kebijakan pasti mengorbankan salah satu diantara keempat tolok ukur yang dibahas diatas. Sebagai contoh, BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang sangat sesuai dengan prinsip keadilan dan paternalistic (kebapakan), tetapi sangat bertolak belakang dengan prinsip efisiensi. Yang menjadi perhatian pemerintah seharusnya adalah suatu kebijakan yang lebih berorientasi pada masyarakat banyak atau golongan menengah ke bawah yang merupakan mayoritas di Negara ini.



Read more

 
Design by ThemeShift | Bloggerized by Lasantha - Free Blogger Templates | Best Web Hosting